Kampus dengan Jurusan Kebijakan Publik
7 perguruan tinggi memiliki program bernama Kebijakan Publik dalam dataset ini. Terdapat 7 baris program di 4 provinsi, mencakup jenjang S2.
Daftar mencakup kampus yang sudah diterbitkan di FaktaKampus. Jumlah program menghitung baris sumber, termasuk kode berulang.
Jenjang yang tersedia
- S27 program
Cakupan akreditasi
3 dari 7 baris program sudah diperiksa melalui BAN-PT/LAM; 3 memiliki catatan yang ditandai aktif oleh sumber.
Tanggal berlaku perlu diperiksa. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Tidak tercatat” berarti endpoint berhasil diperiksa tanpa catatan aktif.
Kampus dan program studi
Menampilkan 1–7 dari 7 baris program
| Perguruan tinggi & lokasi | Program & jenjang | Akreditasi program |
|---|---|---|
| Sekolah Tinggi Kepemerintahan dan Kebijakan PublikJawa Barat | Kebijakan PublikS2 · Kode 63101 | Belum diperiksa |
| Universitas AirlanggaJawa Timur | Kebijakan PublikS2 · Kode 63101 | ABAN-PT / LAM · 13 Juli 2022Berlaku sampai: 12 Juli 2027 |
| Universitas CenderawasihPapua | Kebijakan PublikS2 · Kode 63101 | BBAN-PT / LAM · 22 Oktober 2024Berlaku sampai: 6 November 2029 |
| Universitas Islam Internasional IndonesiaJawa Barat | Kebijakan PublikS2 · Kode 63107 | Belum diperiksa |
| Universitas Lancang KuningRiau | Kebijakan PublikS2 · Kode 63107 | Belum diperiksa |
| Universitas PadjadjaranJawa Barat | Kebijakan PublikS2 · Kode 95107 | UnggulBAN-PT / LAM · 21 Mei 2024Berlaku sampai: 8 November 2027 |
| Universitas Yapis PapuaPapua | Kebijakan PublikS2 · Kode 63107 | Belum diperiksa |
Provinsi dengan jurusan Kebijakan Publik
Semua provinsiSumber dan cakupan data
Program studi berasal dari berkas PDDikti/Kemdiktisaintek. Akreditasi institusi berasal dari berkas perguruan tinggi terakreditasi. Akreditasi program berasal dari layanan BAN-PT yang juga memuat catatan LAM. Sumber institusi dan program mencakup tahun ajaran 2024; program dipublikasikan pada 2025. Wilayah mengikuti label sumber.
Jelajahi semua perguruan tinggi